Foto: Wajah Tapol Saat Protes Tenaga Medis Ilegal; Jakarta. Sabtu, (19/12/2020). Pemotret (Niko Sol).



Jakarta_Akuratpapua.com--Gabungan Massa AMP, AMPTPI dan FRI-WP Peringati Trikora 19 Desember 1961 Dibubarkan Paksa Oleh Gabungan TNI-POLRI dan Ormas.

Massa aksi yang tergabung dalam AMP, AMPTPI, dan FRI-WP melakukan aksi untuk memperingati Tri Komando Rakyat (Trikora) 1961 dengan Thema: "Trikora: awal penjajahan Indonesia terhadap bangsa Papua Barat", Jakarta. Sabtu, (19/12/2020).

Masa aksi yang diperkirakan 50-an berkumpul di patung kuda, depan Gedung Indosat. Terlihat jelas bahwa mereka memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker. 

Tetapi aparat keamanan mengatakan bahwa masa aksi harus melakukan rapid test terlebih dahulu sebelum aksi. Kalo tidak, aksi dibubarkan kata mereka. Akan tetapi tenaga medis tidak ada surat perintah kata korlap yang sempat diajak ikut rapid test saat itu.

"Mereka itu diada-adain oleh aparat. Ketika saya tanya surat perintah, mereka tidak tunjukan suratnya," kata Rico Tude dalam orasinya. Lebih lanjut dia juga menyampaikan bahwa Pepera adalah awal dari penjajahan Indonesia diatas tanah Papua. 

Roland Levy, salah satu mahasiswa Papua juga menilai tentang tindakan represif aparat keamanan dan juga massa aksi tandingan tersebut.

"Cara-cara ini bukan baru ini saja. Dulu mereka menggunakan masa bayaran untuk menghalangi mahasiswa Timor Leste," kata Roland ketika menyampaikan orasi. 

Setelah beberapa menit kemudian, ormas reaksioner yang diduga massa bayaran datang sambil meneriakkan "NKRI harga mati, bubar," suasan sudah mulai tidak kondusif. Namun korlap mengarahkan agar massa aksi tidak ikut terprovokasi.

Satu orang massa aksi sempat ditangkap ketika mengeluarkan dan ditahan dalam mobil polisi. Tetapi massa aksi menuntut sampai kawan mereka dibebaskan kembali. 

Represif berlanjut sampai pemulangan paksa. Sehingga massa aksi tidak membacakan pernyataan sikap dan juga tidak orasi. Walaupun begitu, para awak media dibagikan materi. Tuntutan mereka sebagai berikut:

1. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua

2. Tolak Otsus Jilid 2

3. Buka akses jurnalis seluas-luasnya di west Papua

4. Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua dst.

5. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua di seluruh Indonesia

6. Bebaskan tapol papua tanpa syarat

7. Tolak daerah Otonomi baru di Papua

8. Tutup PT Freeport, BP, LNG tanggu, dan tolak pengembangan blok wabu

9. Usut tuntas pelaku penembakan pendeta Yeremia Zanambani

10. Tangkap, adili, dan penjarakan jendral pelanggar HAM

11. Hentikan rasialisme dan politik rasial yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dan TNI-POLRI

12. Hentikan opersai militer di Nduga, intan jaya, Puncak Jayadan seluruh wilayah West Papua lainnya.

13. Cabut omnibus Law (UU NO. 11 tahun 2020)

14. Hentikan penangkapan sepihak terhadap aktivis west Papua

15. Hentika politik adu domba terhadap rakyat Papua



Pewarta : Finakat Maloma

Editor : Akuratpapua.com