Ilustrasi Natalius Pigai mantan Komisioner Komnas HAM RI yang juga aktivis hak asasi manusia HAM Terkemuka di Indonesia asal Papua,"(Net).


JAKARTA-AKURATPAPUA.COM -- Natalius Pigai Menyebut Pemerintah Jokowi Sembunyikan Insiden KM Bali Permai 169 Dengan 18 ABK Yang Hilang di Samudera Hindia.

Penyataan ini disampaikan keterangan tertulis melalui WA yang diterima media akuratpapua.com,"Minggu,(5/9/2021).

Dalam pernyataan ini Pigai menanyakan terhadap beberapa lembaga pemerintahan dengan menyebut "Ada Apa Dengan Basarnas, Kemterian Kelautan, Perhubungan, dan Menkomarves dengan Perusahan?," Kata Natalius yang juga aktivis HAM Terkemuka di Indonesia itu. 

Natalius Pigai mengaku dirinya telah menerima laporan dari Pihak Keluarga Korban terkait insiden tersebut.

"KM Bali Permai mengalami lost contact dari sistem monitor (VMS) tanggal 30 Juli 2021 di lokasi operasi penangkapan Ikan Samudera Hindia dengan Radial 210 dan jarak 1.471 Nm dari Kansar Denpasar. KM Bali Permai Bersama 18 ABK tersebut sampai saat ini masih belum ditemukan"

Namun demikian lanjut Pigai, baik pihak Perusahan, Basarnas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perikanan dan Kelautan belum sampaikan peristiwa besar tersebut kepada rakyat Indonesia. Bahkan pihak keluarga korban juga belum pernah dihubungi, sampai surat dari pihak Perusahan baru tiba tanggal 4 September 2021.

Pigai menilai, Ada 2 kemungkinan yang terjadi pada kapal: 1). Kapal Tenggelam. 2). Kapal Terombang-ambing di Samudera Hindia. Apabila kemungkinan ke 2 maka dapat diduga ABK masih bisa hidup karena persediaan makanan yang dibawah untuk kebutuhan 3 bulan terhitung sejak 12 Juli 2021 sampai 12 Nopember 2021. Jika upaya pencarian dilakukan secara masif dan diumumkan ke publik maka berpotensi bisa diselamatkan. 

Pemerintah dan pihak perusahan terkesan menyembunyikan dan mendiamkan peristiwa ini. Berbeda dengan peristiwa serupa selama ini, dimana Basarnas dan Pemerintah mengumumkan ke publik dan mobilisasi secara masal bagi upaya pencarian," tegas pigai dalam keterangan tertulis itu.

Pihak keluarga korban belum pernah dihubungi. Surat dari pihak Perusahan baru tiba tanggal 4 September 2021 satu bulan setelah Kapal dinyatakan lost contact. Sebagai pembela kemanusiaan, Kami minta penjelasan terbuka ke rakyat Indonesia, mengapa Pemerintah dan Perusahan terkesan menyembunyikan peristiwa besar yang menimba 18 Warga Negara Indoneia dan Kapalnya,"pungkasnya.

Kami minta penjelasan secara terbuka antara lain:

1. Mengapa Peristiwa Besar tersebut tidak diumumkan oleh Pemerintah agar mendapat perhatian publik.
2. Mengapa Rakyat Indonesia tidak pernah mengentahui mobilisasi sumber daya penyelematan atau pencarian? 
3. Mengapa satu media cetak, elektronik atau bahkan running text di televisi saja tidak pernah ada?
4. Mengapa kepada keluarga korban baru disampaikan pada tanggal 4 September 2021 yakni 1 bulan setelah Kapal tersebut dinyatakan lost contact
5. Mengapa Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menkomarves tidak melakukan upaya koordinasi padahal Deputi Bidang koordinasi Kelautan dan Maritim sudah mengetahui peristiwa tersebut? 
6. Apa yang terjadi antara pihak perusahan dan Basarnas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan?

Natalius Pigai (Pembela Kemanusiaan)
Editor: (Jhon Timepa)